Persekutuan Perdata

Persekutuan Perdata

Pengantar

Ingin membangun kantor bersama rekan sejawat? Persekutuan Perdata (Maatschap) adalah solusinya. Ini adalah bentuk kemitraan strategis di mana dua orang atau lebih bersatu untuk menjalankan profesi di bawah Nama Bersama. Mulai dari Klinik Dokter, Kantor Akuntan Publik, hingga Konsultan Arsitek, semua terfasilitasi dalam bentuk badan usaha ini.

Mengapa Memilih Persekutuan Perdata?

  • Dual Fungsi: Mendukung kegiatan operasional komersial sekaligus praktik profesi Anda.

  • Otonomi Penuh: Anda tidak kehilangan identitas profesional. Setiap rekan (sekutu) memiliki hak mandiri untuk bertindak dan mengambil keputusan hukum atas nama keahliannya sendiri.

  • Legalitas Terjamin: Struktur kepengurusan yang independen namun terikat aturan main yang jelas, melindungi reputasi Anda dan rekan kerja.

Dasar Hukum

Kitab Undang - Undang Hukum Dagang

Sumber Hukum Utama Pengaturan Persekutuan Perdata di Indonesia

Proses

law icon06 1 free img.png

Pendiri PT

Langkah awal adalah memformalkan kesepakatan antara Anda dan mitra profesi. Sesuai Permenkumham No. 17/2018, para pendiri menetapkan nama persekutuan, domisili, serta kontribusi (inbreng) masing-masing baik berupa uang, barang, maupun keahlian sebagai dasar pemberian kuasa kepada Notaris.

law icon07 1 free img.png

Notaris

Legalisasi persekutuan dilakukan secara formil. Seluruh poin kesepakatan dituangkan ke dalam Akta Pendirian Persekutuan Perdata di hadapan Notaris. Akta ini berfungsi sebagai konstitusi dasar yang mengatur hak, kewajiban, dan pembagian keuntungan antar sekutu secara mengikat.

law icon08 1 free img.png

Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia

Modernisasi proses legalitas. Akta pendirian kini wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Proses ini menggantikan pendaftaran manual di Pengadilan Negeri, menghasilkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang menjamin validitas data persekutuan Anda di mata negara.

4

NPWP

Kepatuhan fiskal yang efisien. Bersamaan dengan terbitnya SKT Kemenkumham, sistem secara otomatis menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Persekutuan. Dokumen ini vital untuk administrasi keuangan kantor dan pelaporan pajak profesi.

5

NIB & OSS

Tahap finalisasi operasional. Kami mendaftarkan entitas Anda ke sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko untuk menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Izin ini menjadi dasar legalitas bagi Anda untuk menjalankan kegiatan komersial maupun operasional praktik.

Table HeaderTable Header
Table DataTable Data
Table DataTable DataTable Data

Syarat

KTP & NPWP Seluruh Persekutuan Perorangan
Nomor telepon & Email Perusahaan
Mengisi formulir pendirian Persekutuan Perorangan
Tanda tangan dokumen notaris

Layanan

Persekutuan Perdata + Izin
Pengecekan Nama Persekutuan Perorangan
Pemesanan Nama Persekutuan Perorangan
Persiapan Minuta
Akta Pendirian Persekutuan Perorangan
SK Menteri SABU
Dapat 20 KBLI 🏆
NPWP
SKT Pajak
NIB
Hubungi kami 24/7
OR

Ayo Konsultasikan Sekarang!